PRINSIP-PRINSIP ESENSIAL OTONOMI DAERAH

Tarik-menarik kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sudah terjadi sejak lama, mulai dari zaman Hindia Belanda Decentralisastie Wet 1903 (Stbld 1903/329) sampai ke Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi sebagai sesuatu yang bersifat dinamis. Mengapa desentralisasi ? Mardiasmo (2004) mengemukakan bahwa salah satu unsur reformasi total adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah Kabupaten/Kota. Hal ini wajar, paling tidak untuk dua alasan, yaitu : Pertama, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalamĀ  mendorong pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah. Arahan dan turut campur yang terlalu besar dari pemerintah pusat tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung stagnan. Kedua, tuntutan pemberian otonomi itu juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki era new game yang membawa new rules pada semua aspek kehidupan manusia di masa mendatang.

Selengkapnya Silahkan Download di siniĀ  PRINSIP ESENSIAL OTDA

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: seo | Thanks to seo company, seo services and seo firm